SIMPAR.ID – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Petro Cina pada Selasa (25/03/2025). Aksi ini bukan kali pertama dilakukan, sebelumnya AWaSI Jambi telah menyuarakan tuntutan mereka di tempat yang sama. Namun, hingga kini belum ada kejelasan atau tanggapan dari pihak perusahaan terkait berbagai permasalahan yang mereka angkat. Kali ini, AWaSI mengajak sejumlah aktivis dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk turut serta dalam aksi tersebut. Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, berharap kehadiran para aktivis dapat memberikan tekanan lebih kuat agar Petro Cina bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang dinilai merugikan masyarakat.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah keberadaan sumur gas Petro Cina yang tetap beroperasi meskipun tidak memiliki izin. Hal ini bukan pertama kali terjadi, bahkan beberapa sumur gas milik Petro Cina pernah disegel oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengevaluasi kembali jumlah sumur yang masih beroperasi dan memastikan agar Dana Bagi Hasil dari eksplorasi sumur-sumur tersebut dapat dikelola dengan transparan. Selain itu, limbah industri yang dihasilkan Petro Cina juga menjadi sorotan. Beberapa tahun lalu, terungkap bahwa kolam penampungan limbah perusahaan ini tidak menggunakan Geo Tekstil, yang menyebabkan limbah langsung meresap ke dalam tanah. Dampak dari kelalaian ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan berpotensi mencemari air tanah yang digunakan masyarakat sekitar. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini dapat membawa ancaman kesehatan yang lebih luas bagi warga setempat.
Tak hanya itu, dampak negatif dari aktivitas pengeboran juga dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat aktivitas pengeboran sumur gas Petro Cina, namun hingga kini belum ada ganti rugi atau pertanggungjawaban dari perusahaan. Kekecewaan warga terhadap perusahaan ini semakin meningkat karena persoalan ini terus bergulir tanpa ada penyelesaian. Tragedi lebih besar bahkan pernah terjadi di Sumur Ned 9, di mana terjadi kebakaran hebat yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Hingga saat ini, masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban.
Selain masalah lingkungan dan keselamatan warga, dugaan penyimpangan anggaran juga mencuat dalam persoalan ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan Hutan Kota yang menelan anggaran sebesar Rp 11 miliar, namun kini tidak ada wujudnya sama sekali. Masyarakat Tanjung Jabung Timur yang seharusnya bisa menikmati manfaat dari hutan kota tersebut justru dirugikan oleh dugaan penyalahgunaan dana. Di sisi lain, persoalan penggunaan tanah timbunan dari Galian C ilegal juga sempat menjadi polemik. Perseteruan antara Petro Cina dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait hal ini sempat mencuat ke publik. Negara mengalami kerugian karena tanah yang digunakan tidak membayar pajak daerah, dan hingga kini persoalan ini seolah hilang tanpa kejelasan.
Masalah lainnya yang turut dikeluhkan adalah pemasangan pipa gas di atas jalan. Pipa-pipa ini seharusnya ditanam di dalam tanah untuk menghindari kecelakaan dan kebocoran yang bisa membahayakan warga. Namun kenyataannya, pipa-pipa gas ini dibiarkan terbentang di sepanjang jalan, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Tak hanya itu, Petro Cina juga diduga membangun pelabuhan tanpa izin dari pemerintah daerah. Seakan tak peduli dengan aturan yang ada, perusahaan tetap melanjutkan pembangunan tanpa mengurus perizinan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu.
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Petro Cina. Sejumlah dugaan korupsi menjadi perhatian, mulai dari hasil audit BPK senilai Rp 60 miliar yang masih diproses di Polda Metro Jaya, dana CSR fiktif tahun 2023, hingga indikasi mark-up pengadaan pipa gas. Semua permasalahan ini semakin memperkuat tuntutan AWaSI Jambi agar Petro Cina segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Melalui aksi unjuk rasa ini, AWaSI berharap suara masyarakat dapat didengar dan perusahaan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang mereka timbulkan. “Semoga aksi ini mendapat dukungan dari para aktivis dan mampu mendesak Petro Cina untuk bertanggung jawab,” ujar Erfan Indriyawan menutup pernyataannya.
