SIMPAR.ID-Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah. Di tengah era digitalisasi, desentralisasi, dan demokratisasi, partisipasi aktif ORMAS dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan menjadikan proses ini lebih inklusif dan berakar dari masyarakat. Provinsi Jambi, dengan 563 ORMAS terdaftar, menjadi contoh nyata pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Peran ORMAS sangat beragam, mulai dari bidang keagamaan, sosial, budaya, hingga pendidikan. NU dan Muhammadiyah, misalnya, tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga aktif dalam pendidikan, kesehatan, dan penguatan karakter generasi muda. Sementara itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi menjadi simbol budaya sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat identitas lokal. Perayaan Hari Adat Melayu Jambi yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian budaya.
Selain itu, ICMI Orwil Jambi menunjukkan kontribusi signifikan dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan etika Islam, seperti melalui kegiatan dakwah digital selama Ramadhan. Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) juga turut berperan dalam penguatan jaringan budaya dan ekonomi antarnegara Melayu-Islam. Pelantikan Gubernur Jambi sebagai Ketua DMDI Jambi menandai pentingnya diplomasi budaya dalam memperluas pengaruh dan kerja sama regional.
ORMAS menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus pengawas sosial dan pelaksana kegiatan sosial yang konkret. Melalui partisipasi mereka, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara terstruktur, mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kemitraan dalam Musrenbang, program sosial, hingga diseminasi informasi pembangunan merupakan bentuk peluang sinergi yang perlu terus diperkuat agar program-program pemerintah dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik di masyarakat.
Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti lemahnya koordinasi, persepsi negatif terhadap ORMAS, hingga keterbatasan kapasitas administratif. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, transparansi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci. Ke depan, pembangunan daerah harus benar-benar berlandaskan pada semangat “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” dengan menjadikan ORMAS sebagai pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, adil, dan berbudaya.
